( Oleh : Dr.H.A.Choiri,SH.,MH. )


A. PENDAHULUAN

Problem eksekusi / pelaksanaan amar putusan yang menghukum tergugat / tergugat

rekonpensi (ayah anak) untuk membayar/menanggung nafkah anak/anak-anaknya setiap

bulan sekurang-kurangnya sebesar sekian Rupiah, hingga anak tersebut berumur 21 tahun

atau mandiri, cukup sulit untuk dieksekusi atau ditegakkan pelaksanaannya oleh

Pengadilan Agama cq. Jurusita, apabila termohon eksekusi (ayah anak tersebut) enggan

menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela.

Rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, besarnya

biaya eksekusi, dibanding dengan jumlah nilai nafkah anak yang ditetapkan oleh majelis

hakim perbulan tersebut sangat tidak seimbang. Oleh karena itu sangat banyak ditemui

putusan-putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai,karena

tidak mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan

hidup anak-anakyang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut. Banyak diantara

tergugat (ayah) yang masih sadar akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah anak

setiap bulan, tetapi tidak pada besaran yang telah ditetapkan dalam amar putusan yang

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pada akhirnya maka bekas istrinyalah(ibu anak

tersebut) yang harus membanting tulang dan bekerja keras untuk mencari nafkah guna

memenuhi kebutuhan anaknya, sementara ayahnya merasa bebas dari tanggung-jawab

terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya, apalagi kebanyakan ayah anak tersebut terlena

dengan kehidupan bersama istri barunya di dalam rumah tangga barunya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Stijn Van Huis dari Van Vollen

hoven Institute University of Leiden Belanda di Pengadilan Agama Cianjur, Jawa Barat 2

pada tahun 2010, yang disampaikannya dalam sebuah diskusi di Aula Gedung Badilag di

Jakarta pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010,disajikan suatu ilustrasi kondisi para

pencari keadilan pasca perceraian, disebut saja bernama “Dewi”. Perempuan yang hanya

tamat Sekolah Dasar ini baru saja bercerai dengan suaminya. Ia menggugat cerai suaminya

di Pengadilan Agama Cianjur, Jawa Barat. Pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan itu,

dan memberikan hak asuh anak, nafkah anak dan harta bersama kepada Dewi sesuai

dengan apa yang ia tuntut. Stijn Van Huis menyatakan, meski sudah dinyatakan “menang”,

tetapi Dewi belum bisa menikmati hak-haknya tersebut dari Pengadilan Agama. Alasannya

klasik, mantan suaminya “emoh” melaksanakan putusan Pengadilan Agama tersebut.

Stijn van Huis memang sedang menyoroti permasalahan “ Eksekusi Putusan

Pengadilan Agama di Indonesia”. Ia menyebutkan ada masalah serius terhadap akses

perempuan terhadap “hak nafkah anak” pasca perceraian. Padahal seorang perempuan

telah berjuang mati-matianuntuk memenangkan kasusnya di Pengadilan Agama. Tidak ada

yang membuat para perempuan berperkara lebih frustasi daripada mendapati bahwa setelah

perjuangan keras yang lama dan proses pengadilan yang mahal, ternyata putusan

Pengadilan Agama itu tidak dapat ditegakkan. Para pihak yang terlibat menginginkan

 Hakim PTA Jakarta.

2Www.Hukum on line (Jum’at, 19 Nopember 2010)Mantan Suami kerap abaikan pemenuhan hak nafkah

pasca cerai, diunduh, 18 September 2015, jam. 09.00. WIB.

uang, bukan selembar kertas putusan. Karenanya, kebanyakan perempuan yang bercerai

lebih suka memilih untuk pindah sementara ke rumah orang tuanya. Para perempuan itu

sadar bahwa mereka tidak dapat bergantung kepada mantan suami mereka. Lagi pula

perempuan yang memperoleh hak asuh anaknya, harus tetap menghidupi anak-anaknya

tersebut.

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Cianjur mengungkapkan, pengadilan kerap

menentukan jumlah nafkah anak sebesar Rp. 300 ribu sampai Rp. 600 ribu perbulan. Meski

ada beberapa contoh yang mau melaksanakan dengan baik, tetapi sebagian besar pria

membayar jauh berkurang dari jumlah yang ditentukan Pengadilan itu, bahkan ada yang

tak membayar sama sekali. Padahal, perempuan yang ingin pelaksanaan putusan nafkah

anak itu ditegakkan, harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 800 ribu untuk mengajukan

permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Jumlah ini tentu tak sebanding dengan biaya

nafkah anak yang tercantum dalam putusan, apa lagi mantan suami kadang-kadang tak

konsisten membayar nafkah anak.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agamasaat itu (Drs.H.Wahyu Widiana, MA.)

menyambut baik hasil penelitian tersebut. Menurutnya, hasil penelitian ini sangat berguna

bagi para pengambil kebijakan. Untuk membuat sebuah kebijakan, penelitian sangat-sangat

perlu, dan selama ini kami selalu kerja sama dengan para peneliti, supaya hasilnya nyata.

Sedang Ketua Pengadilan Agama Cianjur saat itu (Drs.H.Dudung Abdul Halim, SH.) juga

memberikan apresiasi terhadap hasil penelitian tersebut, dengan menyatakan, meski ada

kritikan terhadap pelaksanakan putusan, ia menyatakan sidang keliling dan perkara prodeo

sangat membantu para pencari keadilan. “Hasil penelitian ini sangat bermanfaat buat

kami”, ujar Dudung.

Ketua Mahkamah Agung saat itu (Dr. H. Harifin A.Tumpa, SH.,MH.) dalam sambutan

pada pembukaan seminar tersebut menyatakan, bahwa penelitian seputar eksekusi putusan

Pengadilan Agama memang masih terbilang baru. Ketua MARI menegaskan, akses

terhadap pencari keadilan bukan hanya terhadap proses awal peradilan, tetapi juga sampai

ke pelaksanaan putusan pengadilan.” Saya justru khawatir, pemberian keadilan dimaknai

secara sempit, hanya berupa proses peradilan”.

Dan sepanjang sekitar 28 tahun pengalaman penulis sebagai hakim di beberapa Pengadilan

Agama di Propinsi Nusa Tenggara Timur, di beberapa Pengadilan Agama di Propinsi Jawa

Timur, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di PTA Makassar, di PTA Surabaya, dan

PTA Jakarta, kesimpulan yang dihasilkan oleh Stijn Van Huis dari Van Vollenhoven

Institute University of Leiden tersebut juga sangat mungkin terjadi di seluruh Pengadilan

Agama yang ada di Indonesia.

Timbul pertanyaan, hingga saat ini, adakah sebuah kebijakan hukum yang

dibuat oleh Mahkamah Agung RI yang dapat mempermudah pelaksanaan putusan

Pengadilan Agama yang menghukum ayah (bapak) untuk membayar nafkah anak

yang harus dilaksanakan setiap bulan ? Padahal kelangsungan hidup anak yang menjadi

korban perceraian orang tuanya adalah merupakan Hak Asasi Anak yang harus mendapat

perlindungan hukum dari Pengadilan Agama. Agar kehidupan anak tersebut tetap

berlangsung dan terhindar dari tindakan penelantaran yang dilakukan oleh orang yang

bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. JAMINAN HUKUM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA

PERCERAIAN ORANG TUANYA

Negara Republik Indonesia adalah sebagai negara hukum,3

konstitusional memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak anak, yaitu dengan

 Baca Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen ke 3.

ketentuan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:” Setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu negara dalam hal ini Pemerintah /Lembaga

Eksekutif, lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif dan masyarakat harus secara

bersama-sama mengupayakan pelaksanaan dan tegaknya semua peraturan hukum yang

berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak sesuai dengan porsi dan kewenangan serta

tanggungjawab masing-masing.

Dengan pengaturan hak-hak anak secara konstitusional yang termuat didalam UUD

1945 tersebut, maka dapat diketahui bahwa politik hukum terhadap perlindungan anak

dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia telah memperoleh posisi yang

sangat kuat dan mantap, sedang realisasinya diserahkan kepada lembaga eksekutif sebagai

pelaksana pemerintahan, lembaga legislatif sebagai pembentuk peraturan perundangan, dan

lembaga yudikatif sebagai penegak hukum dan keadilan yang didambakan oleh seluruh

masyarakat Indonesia. Sebagai realisasi dan perwujudan dari konstitusi bahwa negara

Republik Indonesia adalah negara hukum, maka negara dan pemerintah telah menetapkan

berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup anak sebagai

manusia, pemenuhan kesejahteraannya, dan perlindungan hukum terhadap hak-haknya,

dan sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum tidak terkecuali terhadap anak-anak

yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya, antara lain :

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinantidak mengatur ketentuan hak nafkah

anak selama dalam perkawinan secara khusus, akan tetapi masuk dalam Bab Hak dan

kewajiban suami istri, sebagaimana tertuang didalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) yang

menyatakan :” Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Kalimat suami wajib memberikan

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, adalah

bermakna bahwa dalam hidup berumah tangga sebagai akibat terjadinya perkawinan,

suami wajib menyediakan atau memberikan atau mengusahakan tempat kediaman (papan)

untuk melindungi istrinya dan anaknya jika perkawinan tersebut telah memiliki keturunan,

suami wajib memberikan pakaian (sandang) yang pantas sesuai dengan kemampuannya

kepada istri dan anaknya, dan suami wajib memberikan nafkah (pangan) dan kebutuhan

lainnya untuk kelangsungan hidup anak dan istrinya.

Adapun hak pemeliharaan anak selama dalam perkawinan tertuang didalam Pasal

45 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:” Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik

anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua dimaksud berlaku sampai anak itu

kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan

antara kedua orang tua putus”.

Demikian pula hak-hak anak dan kewajiban orang tuanya setelah terjadi perceraian, maka

ketentuan Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :4 Akibat

putusnya perkawinan karena perceraian, ialah :

(a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada

Hukum perceraian mewajibkan kedua orang tua anak harus berpisah dan tidak

boleh berkumpul di dalam sebuah rumah tangga dimana anak atau anak-anak harus

menggunakan hak asasinya untuk kelangsungan hidupnya. Karena itu sebagai akibat

 Baca Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974.

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi

keputusannya;

perceraian, diminta atau tanpa diminta oleh orang tuanya, maka ketika kedua orang tuanya

bercerai, anak-anak yang belum dewasa harus mendapatkan perlindungan hukum atau

mengetahui status hukumnya, tentang siapa diantara kedua orang tuanya yang harus

bertanggungjawab untuk memeliharanya. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah

Agung RI Untuk Menjadi Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, yang telah

merangkum Hasil Rumusan Kamar Perdata yang dilakukan pada tanggal 14 sampai 16

Maret 2011, dalam point XII dinyatakan : Akibat perceraian tidak menimbulkan perwalian

baru terhadap anak-anak yang dilahirkan (Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974), “Hakim harus

menunjuk” salah seorang dari kedua orang tua untuk bertindak sebagai pemelihara

terhadap anak-anak tersebut (Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974). Rumusan Kamar Perdata

tersebut ditanda-tangani (disetujui) oleh beberapa Hakim Agung dari Kamar Agama antara

lain :Dr.H.Ahmad Kamil, SH.,MH.; Prof.Dr.H.Abdul Manan, S.ip, SH.,MH.;

Dr.H.Habiburrahman, SH.,MH.; Dr.H.Mukhtar Zamzami, SH.,MH; dan Dr.H.Hamdan,

SH.,MH.

Kata “harus” dalam bahasa Indonesia berarti : patut; wajib; mesti (tidak boleh

tidak). Sehingga kalimat “ hakim harus menunjuk “ didalam rumusan tersebut, bermakna

: hakim patut menunjuk, atau “hakim wajib menunjuk”, atau “ hakim mesti menunjuk

(tidak boleh tidak menunjuk) salah seorang diantara kedua orang tua untuk bertindak

sebagai pemelihara terhadap anak-anak korban perceraian tersebut.

Dengan demikian anak yang menjadi korban perceraian harus memperoleh

perlindungan hukum dari Pengadilan Agama, tentang siapa diantara kedua orang tuanya

yang harus bertanggungjawab terhadap pemeliharaan/hadhanahnya, agar memiliki

kepastian hukum, dan tidak menunggu gugatan pihak-pihak berperkara. Artinya jika hakim

telah menemukan fakta adanya anak hasil perkawinan, lalu hakim mengabulkan perceraian

orang tuanya, maka hakim dibenarkan melanggar azas “Ultra Petita” dengan menunjuk

salah satu diantara ayah atau ibu anak tersebut untuk bertanggungjawab atas pemeliharaan

(hadhanah) anak jika para tidak mempersengketakan kedudukan hadhanah terhadap anak

tersebut.

(b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan

yang diperlukan anak itu (nafkah), bilamana bapak dalam kenyataan tidak

dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu

ikut memikul biaya tersebut;

Sedang Imam Al-Asqalani memberikan difinisi nafkah adalah suatu

 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian yang sama

6

Menurut bahasa Indonesia, “nafkah “ berarti : belanja untuk hidup, atau : bekal

hidup sehari-hari.5

pemberian yang diperlukan ( kebutuhan pokok) manusia, misalnya: makanan, minuman

dan sebagainya”.

tentang nafkah, bahkan diperinci lagi secara jelas sebagai berikut:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

(a) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

(b) Biaya pendidikan bagi anak. 7

Dengan demikian istilah “nafkah” mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi segala

sesuatu kebutuhan atau keperluan hidup dalam berumah-tangga, meliputi sandang, pangan,

dan papan (tempat kediaman), biaya pendidikan, biaya kesehatan / pengobatan bagi istri

dan anak-anaknya, dan sebagainya.

 Departemen P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 770.

 Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, Subulu al-Salam, Hlm. 2018.

 Baca Pasal 80 ayat (2) KHI.

Hukum perceraian telah menentukan suatu kewajiban bagi bapak (ayah) untuk

bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan

oleh anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Apabila dalam pemeriksaan kasus

perceraian tersebut hakim menemukan fakta bahwa memang bapak (ayah) ternyata tidak

memiliki kemampuan (mu’sir) untuk dapat memberikan nafkah kepada anaknya tersebut,

maka hakim dapat menetapkan bahwa ibunya ikut bertanggungjawab terhadap biaya

pemeliharan dan pendidikan anaknya tersebut.

UU Perkawinan (vide Pasal 41 huruf (b) memberikan kewenangan kepada hakim

untuk dapat menetapkan bahwa ibu ikut bertanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan

dan pendidikan anak, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak

anak, dengan tujuan memberikan kepastian hukum terhadap siapa diantara kedua orang

tuanya yang harus bertanggungjawab terhadap kelangasungan hidupnya dengan

menyediakan biaya hidupnya hingga ia berumur 21 tahun atau mampu mandiri.

UUPerkawinan (vide Pasal 41 huruf (c) juga memberikan kewenangan kepada hakim

untuk dapat menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami kepada bekas istrinya, dan

menurut pendapat penulis, kewajiban tersebut bukan hanya terbatas pada mut‟ah dan

nafkah iddah bagi bekas istri, melainkan juga termasuk nafkah anak yang menjadi korban

perceraian yang diasuh oleh bekas istrinya, sebagaimana telah ditegaskan oleh Pasal 149

huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.8

penulis, hakimdibenarkan melanggar azas “Ultra Petita” dengan membebankan atau

menghukum pihak berperkara untuk membayar nafkah anak yang menjadi korban

perceraian, dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap siapa diantara kedua

orang tuanya tersebut yang bertanggungjawab terhadap nafkah anak setelah kedua orang

tuanya bercerai.

Berbeda halnya dengan hukum Islam yang menegaskan bahwa akibat perceraian

maka nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan sesuai

dengan perkembangan kebutuhan anak tersebut. Seorang ibu tidak boleh menanggung

kesengsaraan sebagai akibat harus menanggung beban nafkah untuk anak yang telah

(التعا َّر ٔاندج تٕندْا ) dilahirkannya

kemampuan (mu’sir) untuk memberikan nafkah kepada anaknya, karena miskin,atau ayah

anak tersebut telah meninggal dunia, maka kewajiban memberikan nafkah kepada anak

tersebut beralih kepada kakeknya (ayah dari ayahnya) atau jika kakek anak tersebut telah

meninggal dunia, maka kewajiban memberikan nafkah kepada anak akan beralih kepada

para ahli waris anak tersebut yang mendapatkan porsi „ashabah. Oleh karena itu

berdasarkan ayat tersebut dapat diambil sebuah hukum, bahwa doktrin hukum Islam adalah

“ tidak membenarkan bagi seorang ibu untuk menanggung beban nafkah terhadap anak

yang dilahirkannya”.

Abu Ja‟far Muhammad at-Thabary,10 memberikan ta’wil (pengertian kontekstual)

terhadap petikan ayat tersebut sebagai berikut :

Pertama : Berdasarkan riwayat dari Ammar, dari Abi Ja‟far, dari ayahnya, dari Yunus, dari

Hasan, dia berkata, bahwa : Apabila si suami mentalak ibu anak tersebut, maka

anak tersebut tidak boleh menyengsarakan perempuan tersebut sehingga

perempuan tersebut merasa ingin mengasingkan anak itu darinya. Dan sebagian

 Baca Pasal 149 dan 156 KHI.

 Al Qur’an S.2 : 233.

 Abu Ja’far Muhammad ibnu Jarir At-Thobary, Tafsîr At-Thabari jamȋ’i l -Bayȃn fȋ Ta’wil Al-Qur’an, Dȃr al

Kutub al Ilmiyah, Beirut, 1992, Jilid II, Hlm. 512.

Kedua : bahwa seorang ibu tidak boleh menderita atau merasa teraniaya akibat anak

ulama menyatakan :“Kaum lelaki dilarang menyengsarakan ibu anaknya,

kasihan anaknya “.

yang dilahirkannya. Oleh karena itu nafkah anak harus dibebankan di pundak

ayahnya jika ayahnya masih hidup, dan dibebankan kepada orang yang

menjadi “ashabah”

Menurut penelitian penulis ayat itulah yang selama ini terpenggal dari dalil

kewajiban menanggung nafkah anak pasca perceraian oleh ayah yang tercantum dalam

Surat Al Baqarah ayat 233:

( التكهف َفس إال ٔسعٓا .....ٔعهى انًٕنٕد نّ رزلٍٓ ٔكسٕتٍٓ تانًعرٔف)

yang biasa digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama. Jika ayat tersebut dipergunakan

sebagai pedoman secara utuh, pasti para hakim tidak akan membiarkan seorang ibu

menderita susah payah untuk menanggung nafkah anak yang dilahirkannya. Karena itu

para hakim harus menghukum ayah anak itu untuk menggung nafkah anaknya.

2. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa

hak-hak anak,pelaksanaan kewajiban dan tanggung-jawab orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam

segala aspeknya, oleh karena upaya pemenuhan terhadap hak-hak anak tersebut adalah

merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam rangka melaksanakan pembangunan

manusia seutuhnya, sebagai upaya pembangunan nasional, untuk memajukan kehidupan

berbangsa dan bernegara, maka orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung-jawab

untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang

dibebankan oleh hukum. Adapun beberapa pasal yang dapat dijadikan acuan dalam rangka

memberikan perlindungan hukum terhadap anak, antara lain ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan

(3) UU Hak Asasi Manusia yaitu :”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan

perlakuan yang sama didepan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi

manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Diantara keseluruhan peraturan yang menjamin hak asasi manusia di Indonesia,

terdapat beberapa pasal yang menjamin perlindungan hak-hak anak, karena anak adalah

juga bagian dari manusia. Beberapa pasal yang mengatur hak asasi anak tersebut adalah :

pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 59, pasal 60, pasal

61, pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 65, dan pasal 66.

Adapun hak-hak anak yang berkaitan dengan hak kelangsungan hidupnya dan

berkaitan dengan hak hadhanah dan hak nafkah atau biaya hidupnya yang dapat diperoleh

dari pasal-pasal tersebut adalah:

- Hak mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.

- Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan.

- Hak untuk mengetahui dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

 “ashabah “ adalah sebutan dalam ilmu faraidh ( waris ) terhadap ahli waris yang mendapat bahagian sisa

dari bagian-bagian yang telah tertentu oleh hukum waris Islam, yaitu : kakek, saudara ayah, dan kakak

anak tersebut.

- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala kekerasan fisik atau

mental, penelantaran, perlakuan dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan

walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak

tersebut.

3. UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang tersebut juga merupakan perwujudan dari konstitusi yang

memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang hidup di negara Indonesia

agar dapat terjamin kesejahteraannya. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyatakan :”Anak

berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang,

baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang

secara wajar”, dan ayat (2) menyatakan :”Anak berhak atas pemeliharaan dan

perlindungan, baik semasa dalam kandungan, maupun sesudah dilahirkan”.

Ketentuan tersebut lebih memperjelas lagi kewajiban orang tua terhadap anaknya daripada

ketentuan yang terdapat didalam undang-undang perkawinan, yaitu : memelihara dan

mendidiknya dengan sebaik-baiknya, dengan memenuhi hak-haknya atas kesejahteraan

(nafkah atau kebutuhan hidup), perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih

sayang.

Ketentuan Pasal 9 menyatakan :”Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung-jawab

atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial“. Bahkan

berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU tersebut menyatakan bahwa, kewajiban dan tangggung

jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik

anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang

cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

Undang-Undang tersebut juga telah memberikan perlindungan hukum kepada anak

dengan memberikan sanksi hukum yang tegas, bahwa orang tua yang terbukti melalaikan

tanggungjawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan

perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya.

Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali anak tersebut. Pasal 10 ayat (1)

menyatakan :”Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung-jawabnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam

pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua

terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali”.

4. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga.

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga membawa nuansa baru kedalam rumpun hukum keluarga di Indonesia (UU

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), karena sebagaimana diketahui dalam rangka

memberikan pendidikan dan perlindungan kepada masyarakat, Kementrian Agama

Republik Indonesia telah mencantumkan shighat ta’lik talak didalam setiap Buku Kutipan

Akta Nikah yang dikeluarkannya. Adapun shighat ta’lik yang diucapkan oleh suami

tersebut berbunyi sebagai berikut 12

Apabila saya :

(1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;

 Baca Buku Nikah Kementrian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2013.

(2) Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3(tiga) bulan lamanya;

(3) Menyakiti badan/jasmani istri saya, atau

(4) Membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada

Pengadilan Agama, maka apabila gugatan diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian

istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada

saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberikan

kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil

Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”. Kemudian shighat ta’lik tersebut

ditanda tangani oleh suami, dengan mencantumkan tempat dan tanggal diucapkannya .

Ketentuan Pasal 5 huruf (d) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan :”Setiap orang dilarang melakukan

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan

cara (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; (d) penelantaran

rumah tangga”. Maka dengan formula bunyi pasal sebagaimana tersebut, 4 (empat) point

yang yang tercantum didalam shighat ta‟lik talak tersebut yakni (1) meninggalkan istri saya

2(dua) tahun berturut-turut; (2) tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3(tiga) bulan

lamanya; (3) menyakiti badan /jasmani istri saya; (4) membiarkan (tidak mempedulikan)

istri saya 6 (enam)bulan atau lebih; akan menjadi lebih mantap untuk menjadi

pertimbangan para hakim Pengadilan Agama, karena pelanggaran shighat ta‟lik talak oleh

suami terhadap istrinya, bukan saja dapat berakibat terhadap jatuhnya talak suami secara

khul‟ie, akan tetapi juga dapat berakibat terhadap terjadinya tindak pidana dengan

hukuman penjara atau denda sebagaimana diatur dalam UU-PKDRT tersebut.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang

berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,

perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Kata “menelantarkan” menurut Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata “telantar”

yang berati = tidak terpelihara; serba tidak kecukupan; tidak terawat. Sedang

menelantarkan berarti “ membuat terlantar”, atau “membiarkan terlantar”.14 Dengan

demikian jika pasal ini dikaitkan dengan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1Tahun 1974

Tentang Perkawinan,maka Bapak/ayah yang tidak bertanggungjawab atas biaya

pemeliharaan dan pendidikan (nafkah) yang diperlukan anaknya, maka dapat dikategorikan

sebagai telah melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga tersebut.

5. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 point 2 Ketentuan Umum

UUtersebut,bahwa yang dimaksud “perlindungan anak” adalah segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

 Baca Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001, hlm. 1161.

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskrimanasi”. Kemudian ketentuan Pasal 23

ayat (1) menegaskan :” Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan

anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang

secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”

Perlindungan Anak tersebut, Pengadilan Agama sebagai representasi dari hadirnya negara

didalam masyarakat yang mendambakan nilai-nilai keadilan dan pelaksanaannya, wajib

memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian dan hak-haknya,

dengan memberikan jaminan hukum akan tetap keberlangsungan hidupnya, tumbuh dan

berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya, dan mendapat perlindungan dari

tindakan kekerasan dalam rumah tangganya.

C. MENJADIKAN HARTA BAPAK/AYAH SEBAGAI JAMINAN TERHADAP

KELALAIAN PEMBAYARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

Dengan berbagai problem eksekusi / pelaksanaan amar putusan yang menghukum

tergugat / tergugat rekonpensi (ayah anak) untuk membayar/menanggung nafkah

anak/anak-anaknya setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar sekian Rupiah, hingga anak

tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, cukup sulit untuk dieksekusi atau ditegakkan

pelaksanaannya oleh Pengadilan Agama cq. Jurusita, apabila termohon eksekusi (ayah

anak tersebut) enggan menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela. Rumitnya

prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, besarnya biaya eksekusi,

dibanding dengan jumlah nilai nafkah anak yang telah ditetapkan oleh majelis hakim

perbulan tersebut sangat tidak seimbang. Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan-
putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai,karena tidak

mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan hidup

anak-anakyang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut.

Dengan memahami lebih mendalam berbagai peraturan perundangan yang

memberikan jaminan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak anak terutama terhadap anak-
anak yang menjadi korban perceraian orang tuanyasebagaimana tersebut diatas, maka

dalam menangani kasus-kasus perceraian yang didalamnya terdapat gugatan nafkah anak,

sejak awal tahun 2005 penulis telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 1131 KUH

Perdata yang menyatakan :” Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur,

baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan

debitur itu”.16

Menurut kamus Bahasa Indonesia, kata “Jaminan” bermakna: tanggungan atas

pinjaman yang diterima; agunan; atau : eks janji seseorang untuk menanggung utang atau

kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Memang

ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut adalah diatur dalam Bab XIX tentang Piutang

dengan hak mendahulukan, artinya Pasal 1131 KUH Perdata tersebut mengatur tentang

piutang dengan hak didahulukan pada umumnya yang menjadi kewajiban orang yang

berhutang (debitur) guna memenuhi hak pemilik piutang (kreditur) yang didahului dengan

dibuatnya suatu akad atau perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur.

Sedang menurut hukum Islam, akad nikah (perkawinan) adalah juga merupakan

suatu perjanjian, bahkan disebut sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat ( ظاً

17, sehingga sebagai akibat daripada akad perkawinan tersebut, kewajiban seorang ayah

 Baca Pasal 1 UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak.

16Baca Pasal 1131 KUH Perdata.

 Baca Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinannya, yang telah ditetapkan dalam

suatu putusan hakim Pengadilan Agama dapat diqiyaskan sebagai“hutang ayah” anak

tersebut kepada mantan istrinya (ibu yang mengasuh anak tersebut) apabila kewajiban

tidak ditunaikan oleh ayah anak tersebut. Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat para

ulama Syafi‟iyah sebagaimana dinukil oleh Wahbah Zukhaily dalam bukunya 18 yang

berbunyi :

َر : ا ِض َٔلَا َل ان َّشا فِ ِعيَّحُ

َِ ِّ فِى اِلْ

تِ

Artinya :” Pendapat kalangan Syafi‟iyah: kewajiban nafkah terhadap anak itu yang

dilalaikan orang tuanya (ayah atau bapak) tidak menjadi hutang bagi orang tuanya

anak tersebut, kecuali dengan adanya perintah atau izin (putusan) hakim yang

memerintahkan kepada orang tuanya tersebut untuk menanggung nafkah anaknya

tersebut, dengan sebab orang tua anak tersebut telah melalaikannya atau tidak

bersedia memberikan nafkah wajib tersebut.”

Putusan perceraian yang memuat amar:”Menghukum tergugat/tergugat rekonpensi

(ayah/bapak) untuk menanggung/membayar nafkah anak bernama.................sekurang-
kurangnya setiap bulan sebesar sekian Rupiah hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau

mandiri”, adalah suatu perintah hakim /Pengadilan yang harus dilaksanakan setiap bulan,

demi kelangsungan hidup anak tersebut dan pemenuhan kesejahteraannya. Oleh karena itu

apabila pihak tergugat (ayah anak) tersebut tidak melaksanakan putusan hakim itu, maka ia

dapat dianggap memiliki hutang kepada mantan istrinya (ibu yang memelihara) anaknya

tersebut. Dengan demikian menurut pendapat penulis, dalam rangka memberikan

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjadi korban perceraian, agar tidak

terjadi tindakan penelantaran terhadap anak oleh ayahnya yang bertanggungjawab untuk

menanggung nafkahnya (vide Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

PKDRT), maka tindakan hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata

terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian adalah tidak bertentangan

dengan hukum, bahkan harus dipandang sebagai penerapan hukum kedalam kasus konkrit

(rechtstoepassing, law- appying) . Dalam konteks ini, hakim berusaha mengkontruksi satu

kasus dan menerapkan norma-norma hukum yang dapat diberlakukan pada kasus tersebut,

inilah barangkali salah model penemuan hukum oleh hakim sebagai yang dimaksud oleh

Prof.Dr.H.Bagir Manan, SH.,M.Cl. dalam diskusi Lingkar Studi Hukum Putaran II yang

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada akhir tahun 2013

yang lalu.19

Keampuhan penerapan Pasal 1131 KUH Perdata dengan Pasal 9 ayat (1) UU

Nomor 23 tahun 2004 Tentang PKDRT terhadap pelaksanaan Pasal 41 huruf (b) UU

Nomor 1 Tahun 1974 memang belum dilakukan penelitian secara mendalam dan

terencana, “ mengapa putusan nafkah anak yang mengandung penjaminan harta ayahnya,

menjadi lebih mudah dilaksanakan?. Mengapa tergugat dengan suka rela patuh terhadap

untuk melaksanakan putusan tersebut setiap bulan ? Apakah kepatuhan tergugat terhadap

putusan tersebut karena perasaan tergugat yang merasa takut terhadap hartanya akan disita

oleh Pengadilan jika ia lalai tidak memberikan nafkah anaknya ? dan sebagaimnya. Akan

tetapi berdasarkan pengalaman penulis ketika bertugas di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan pada tahun 2006 hingga akhir 2008, setelah beberapa lama perkaranya diputus,

 Wahbah Zukhaily, Al-Fiqhu l-Islãm wa-Adillatuhu, Jilid VII, Hlm. 829.

 Majalah Peradilan Agama Edisi II September-Nopember 2013,


beberapa diantara pihak termasuk beberapa Advokat yang menyatakan terima kasih kepada

penulis, atas amar putusan yang menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata kedalam

UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut.Sehingga dengan itu,

tergugat/tergugat rekonpensi (ayah anak) tersebuttidak pernah melalaikan kewajibannya

untuk membayar nafkah anaknya secara rutin setiap bulan sebagaimana disebutkan dalam

amar putusan Pengadilan Agama tersebut, sedangkan ada tetangganya atau kawannya yang

juga mengalami kasus yang sama, bekas suaminya selalu melalaikan kewajiban kepada

anaknya, karena dalam putusan perceraian yang diterimanya tidak terdapat bunyi amar

penjaminan harta tergugat tersebut.

Mantan Hakim Agung Bapak H. Atja Sandjaja, SH.,MH. dalam acara Bimbingan

Teknis Yustisial tentang Eksekusi di Malang, Jawa Timur pada akhir tahun 2013 lalu,

menyatakan sangat menyetujui penerapan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata untuk

memecahkan problem terhadap rumitnya eksekusi /pelaksanaan putusan tentang

pembayaran nafkah anak yang menjadi korban perceraian yang harus ditunaikan setiap

bulan tersebut. Karena dengan menetapkan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak

bergerak milik tergugat (ayah), baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi

jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut kepada penggugat (ibu yang

memelihara anak), seakan-akan menjadi “tekanan psikis” bagi tergugat (ayah) untuk

dapat melaksanakan pembayaran nafkah anak tersebut kepada mantan istrinya (ibu anak)

secara rutin dan konsekwen, sebab jika tergugat lalai tidak membayar nafkah anak tersebut,

maka Jurusita Pengadilan Agama dapat menyita barang apa saja yang dimilikinya

kemudian dijual untuk memenuhi pembayaran nafkah anak yang terhutang atau telah

dilalaikan tersebut.

Ada hakim yang berpendapat, bahwa barang milik tergugat yang tidak ada, atau

belum ada tidak dapat dijadikan jaminan. Maka penulis berpendapat, bahwa rentang waktu

kewajiban menanggung nafkah anak yang menjadi korban perceraian adalah dari anak usia

0 tahun hingga anak tersebut usia 21 tahun atau mandiri, atau setidak-tidaknya selama 21

tahun. Sehingga ketika pada saat ini tidak terdapat harta ayah yang dapat digunakan

sebagai jaminan bagi nafkah anak yang menjadi tanggungannya, barangkali di tahun-tahun

mendatang sang ayah mendapat rizki dari Allah SWT sehingga dapat digunakan untuk

menjamin pembayaran nafkah anak yang menjadi kewajibannya.

D. PENUTUP

Dengan berbagai pertimbangan hukum tersebut diatas, maka penulis memberikan

contoh amar putusan tentang nafkah anak korban perceraian, baik yang didasarkan oleh

gugatan para pihak, atau yang diberikan oleh hakim dengan dasar kebijaksanaannya

berdasarkan petitum subsidair atau Ex officio hakim (vide Pasal 41 huruf c UU Nomor 1

Tahun 1974), yaitu :

- Menghukum Tergugat / Tergugat Rekonpensi untuk menanggung/membayar

nafkah anak........................umur...........tahun sekurang-kurangnya setiap bulan

sebesar Rp.....................(......................) dengan kenaikan sebesar .........% setiap

tahunnya, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri. Dan menyatakan

semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas

kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat.;------------------------

-----------

Dengan bentuk amar putusan sebagaimana tersebut, maka penulis merasa yakin

bahwa sebagai hakim Pengadilan Agama kita dapat memberikan perlindungan hukum

kepada anak yang menjadi korban perceraian secara utuh dan maksimal, dan kita dapat

membebaskan seorang ibu dari penderitaan karena harus menanggung nafkah anaknya.

Barangkali inilah yang diharapkan oleh mantan Ketua Mahkamah Agung RI ( Dr.H.Harifin

A.Tumpa, SH.,MH.) bahwa “pemberian akses terhadap pencari keadilan bukan hanya

terhadap proses awal peradilan, tetapi juga sampai ke pelaksanaan putusan pengadilan “

sebagaimana telah diuraikan di awal artikel ini.

Dalam menjatuhkan putusan perceraian yang merupakan 90 % perkara yang

menjadi wewenang Pengadilan Agama, para hakim harus menyadari filosofi kalimat

“BISMILLAHIRRAKHMANIRRAHIM “ yang menambah irah-irah “DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.

putusan Pengadilan Agama. Kalimat Basmalah tersebut bukan sekedar sebagai pembeda

atau cirikhas putusan Pengadilan Agama dengan putusan 4 (empat) lingkungan peradilan

lainnya di Indonesia. Tetapi dengan memasang Basmalah pada putusan tersebut, berarti

kita telah mengambil sumpah Allah SWT, bahwa akan selalu memberikan kesejahteraan

dan keberkahan dengan penuh kasih sayangNya terhadap semua pihak yang terlibat dalam

putusan tersebut, termasuk anak-anak yang menjadi korban percereraian meskipun tidak

digugat oleh pihak berperkara.

Semoga kita menjadi golongan hakim yang selalu progresif dengan selalu

menambah wawasan keilmuan kita, dan masuk pada golongan hakim yang ahli surga, dan

semoga kita tidak menjadi golongan hakim yang ahli neraka, karena tidak mau

menerapkan ilmu pengengetahuannya sebagai pedoman putusan yang dijatuhkannya, atau

karena menjatuhkan putusan berdasarkan kejahilannya. Sebagaimana sabda Nabi

Muhammad SAW. yang diterima dari Buraidah dan diriwayatkan oleh Imam Empat yang

dinukil dari Kitab Bulughul Maram, berbunyi :

َُٕٓ فِى

ِر ِف

ْى يَ ْعـ

Artinya: “Hakim itu ada 3(tiga) golongan, dua golongan di neraka, dan satu golongan di

surga. Hakim yang mengetahui kebenaran, dan ia mendasari putusannya itu dengan

kebenaran, maka ia di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran, sedang dia tidak

menggunakan kebenaran tersebut untuk memutus perkaranya sehingga ia menyimpang dari

hukum yang benar, maka ia di neraka. Hakim yang tidak mengetahui kebenaran, sedang ia

memutuskan perkara berdasarkan ketidaktahuannya itu, maka ia di neraka”.

Sedang terhadap hakim yang adil-pun Rasulullah SAW. berpesan, sebagaimana

telah diterima dari „Aisyah r.a. yang telah mendengar Nabi SAW. bersabda :

---

Artinya: “ Hakim yang adil akan dipanggil pada hari kiyamat, lalu ia mendapat

perhitungan yang amat amat melelahkan sehingga ia berkeinginan, alangka baiknya jika

seumur hidupnya ia tidak pernah memutuskan hukum di antara dua orang “. Di riwayatkan

oleh Ibnu Hibban, sedang pada hadis yang dikeluarkan oleh Al Baihaqy terdapat tambahan

kalimat : “ tentang sebiji kurma”.

--

 Pasal 57 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989.

Semoga dua buah hadis Nabi SAW. tersebut diatas dapat menyadarkan kita agar

menjadi hakim yang adil, yang selalu menggali berbagai ilmu hukum, yang selalu

responsif terutama terhadap anak yang menjadi korban perceraian, berpikiran progresif,

sehingga dapat menhasilkan putusan yang berisikan nilai-nilai keadilan, memberikan

kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak berperkara dan khususnya bagi anak-anak

yang korban perceraian.

DAFTAR PUSTAKA :

1. Abu Ja’far Muhammad ibnu Jarir At-Thobary, Tafsîr At-Thabari jamȋ’i l -Bayȃn fȋ Ta’wil Al-
Qur’an, Dȃr al Kutub al Ilmiyah, Beirut, 1992, Jilid II . Al Maktabah Syamilah, TT.;

2. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001;

3. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, Subulu al-Salam, Dahlan, Semarang, TT.;

4. Wahbah Zukhaily, Al-Fiqhu l-Islãm wa-Adillatuhu, Jilid VII, Al Maktabah Syamilah, TT.;

5. Majalah Peradilan Agama Edisi II September-Nopember 2013.;

6. WWW.Hukum On Line.