1. Pengawasan terhadap penyelenggara Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Sidoarjo dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo;
  2. Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara efektif dan transparan sesuai asas tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014.
  3. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo membuat buku register khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo;
  4. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo melakukan pengawasan berkala terhadap jalannya kegiatan Posbakum Pengadilan Agama Sidoarjo dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo;
  5. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Sidoarjo mengisi buku Register khusus yang disediakan Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan Agama Sidoarjo yang dilaporkan melalui Panitera;
  6. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan, kemudian melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu;
  7. Untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, Pengadilan Agama Sidoarjo dapat memberikan bimbingan teknis kepada petugas posbakum Pengadilan Agama Sidoarjo dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.