PROPOSAL PENELITIAN

HIMPUNAN DAN ANOTASI PUTUSAN MARI

TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF

TAHUN 2013

OLeh : BUNYAMIN ALAMSYAH (Koordinator), Wiwik Windarwati, SH. MM (Anggota), Bustanul A, S.Psi (Pengolah Data)

PUSLITBANG KUMDIL MARI 2014

A. Latar Belakang

Penelitian Indonesia merupakan Negara yang dipagari hukum dan perundang-undangan, karena Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam amanah konstitusi. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara dan peradilan militer, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Agama di Indonesia, merupakan lambang kedudukan Hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Sebagai perwujudan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama telah lama ada jauh sebelum Belanda datang ke bumi Nusantara ini. Sejak dikeluarkannya Stbl.1882 Nomor 152 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang kemudian ditambah dan dirubah dengan Stbl. 1937 No. 116 dan 160 dan Stbl. 1937 No. 638 dan 639, Peradilan Agama diakui sebagai Peradilan Negara. Tugas yudisial lain Peradilan Agama adalah memberikan keterangan, pertimbangan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Tujuan didirikannya lembaga peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat yang berdasarkan atas undang-undang dalam kehidupan bernegara, oleh sebab itu, lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari negara. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, hal mana memiliki kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Kewenangan relative berkaitan dengan wilayah yurisdiksi pengadilan, sedangkan kompetensi absolut merupakan kewenangan peradilan agama dalam materi hukum, seperti sengketa pada wakaf, baik tingkat pertama, banding maupun kasasi. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam undang-undang tersebut di dalamnya membahas tentang kompetensi absolut berkaitan dengan penyeleseian perkara sengketa wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Penyeleseian perkara sengketa wakaf tersebut dapat diajukan ke pengadilan tingkat pertama, banding sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, apabila telah diputus akan dipublikasikan dalam website Mahkamah Agung RI, hal ini sangat menarik untuk diteliti dan dianotasi baik menerangkan, mengomentari maupun mengkritisi, baik dalam fakta hukum, pertimbangan hukum hakim dan konstruksi hukumnya, sehingga putusan tersebut menjadi rasionable, akurat dan terukur, baik secara norma hukum maupun secara akademis.

Dari uraian di atas, judul dalam penilitian ini adalah Kajian Himpunan dan Anotasi Putusan Mari Tentang Penyeleseian Sengketa Wakaf Tahun 2013.

B. Rumusan Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

  1. Bagaimana komentar terhadap putusan MA tentang penyeleseian sengketa wakaf?
  2. Bagaimana keterangan terhadap putusan MA tentang penyeleseian sengketa wakaf?
  3. Bagaimana kritik terhadap putusan MA tentang penyeleseian sengketa wakaf?

C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

  1. Untuk mengomentari terhadap putusan MA tentang penyeleseian sengketa wakaf?
  2. Untuk memberikan keterangan terhadap putusan MA tentang penyeleseian sengketa wakaf?
  3. Untuk mengkritisi terhadap putusan MA tentang penyeleseian sengketa wakaf?

D. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

  1. Berguna baik secara teoritik maupun empirik, bagi praktisi hukum, masyarakat maupun akademisi.
  2. Berguna untuk menambah wacana hukum secara teoritis untuk pengembangan ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya.
  3. Berguna bagi penentu kebijakan (stake holder), untuk menetapkan kebijakan dan pembinaan selanjutnya, baik bagi hakim maupun pegawai pengadilan agama lainnya.

E. Metode yang Digunakan Metode dalam penilitian ini meliputi:

  1. Pendekatan Penelitian Penelitian adalah pencarian atas sesuatu (inqury) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan ataupun telah diselesaikan. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif ini adalah metode penyelidikan yang lebih tepat untuk menjelaskan data yang telah lampau, menjelaskan data waktu sekarang, dan ada lagi yang digunakan untuk meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Bersifat deskriptif analitis maksudnya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya sekaligus menganalisis tentang substansi putusan-putusan Mahkamah Agung tentang perkara sengketa wakaf. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang mengacu kepada putusan Mahkamah Agung tentang perkara sengketa wakaf, kemudian menganalisis hukum, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum dan penerapannya dalam substansi/materi putusan tersebut. Dalam hal ini penelitian dilakukan untuk mengomentari, memberikan keterangan serta mengkriti putusan tentang sengketa wakaf.
  2. Sumber Data Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, maka data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksudkan antara lain meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan adalah menggunakan:
    • Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer diperoleh dari Putusan Mahkamah Agung tentang perkara sengketa wakaf, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
    • Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat terhadap permasalahan yang diteliti.
  3. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dikaitkan dengan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (Library Research) yakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, majalah, koran, artikel dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Kualitatif diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, jurnal, bulletin, peraturan perundangan, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lainnya maupun informasi dari media massa.
  4. Analisis data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui keabsahan data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif.

F. Kerangka Pikir Kerangka piker dalam penelitian ini, adalah:

  1. Himpunan adalah kumpulan undang-undang pembentukan dan penetapan undang-undang secara tersusun, pengitaban undang-undang secara bersistem;
  2. Anotasi adalah sebuah rangkuman atas informasi tertentu, bisa berupa catatan atau penandaan pada frase tertentu. Dalam hal ini, yang di anotasi adalah putusan Mahkamah Agung RI tentang perkara sengketa wakaf.
  3. Putusan Mahkamah Agung RI adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim (Mahkamah Agung RI), sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, diucapkan dipersidangan terbuka untuk umum, dan bertujuan untuk mengakhiri suatau sengketa atau perkara tertentu.
  4. Sengketa adalah sesuatu yg menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Dalam hal ini adalah sengketa tentang wakaf yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI.
  5. Wakaf adalah adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

G. Langkah-langkah Penelitian Langkah-langkah dalam penelitian ini, meliputi:

  1. Seminar judul dalam Fokus Diskusi Group (FGD)
  2. Mengumpulkan data melalui website MA, wawancara dan studi lapangan.
  3. Menentukan data dan mengolah data.
  4. Melaksanakan seminar dan mempublikasikan melalui Puslitbang MARI.

H. Dana Penelitian Adapun sumber dana dalam penelitian ini adalah bersumber dari DIPA Satker Puslitbang MARI tahun anggaran 2014.

I. Daftar Pustaka Adapun daftar pustaka sementara yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

  1. UUD 1945
  2. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  3. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
  4. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
  5. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
  8. Daud Ali, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia" dalam Taufiq Abdullah (Ed.), Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1988);
  9. Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,( Jakarta: Kencana, 2012);
  10. Ahmad Kamil (Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial), Filsafat Kebebasan Hakim, (Jakarta: Kencana, 2012);
  11. Rifyal Ka'bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004);
  12. Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998);
  13. Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Renika Cipta, 2003);
  14. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002);
  15. Soerjono Soekanto dan Sri Mamdji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003);
  16. Sumandi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998);
  17. Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004);
  18. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Elektronik.
  19. Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1999);
  20. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Elektronik.
  21. Website Mahkamah Agung RI;
  22. Website Badan Peradilan Agama (Badilag);