logo 2

 

Slider

ANDA MEMASUKI KAWASAN ZONA INTEGRITAS

ANDA MEMASUKI KAWASAN ZONA INTEGRITAS

WASPADA CORONA !!!

Bagi masyakarat yang mengalami gejala-gejala tersebut, dimohon untuk tidak melanjutkan aktivitas di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksanakan diri di Rumah Sakit terdekat
WASPADA CORONA !!!

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA

SELAMAT DATANG DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO - ANDA MEMASUKI KAWASAN ZONA INTEGRITAS - KAWASAN BEBAS DARI KKN 

 jadwal sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

 sipp

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

 e court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

 biaya perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

 biaya perkara

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gugatan Mandiri

Layanan gugatan/permohonan mandiri adalah layanan yang memungkinkan para pencari keadilan mengajukan gugatan mandiri secara online

 

 

Written by Super User on . Hits: 1076

HAK ATAS PENDIDIKAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL

 

Oleh : SITI AISYAH, S. Ag, M. HP.

 

  1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. HAM sifatnya universal dan tidak dapat dicabut (inalienable) karena HAM melekat pada diri manusia.[1]

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.(UU HAM)

                             HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia dilahirkan, yang diperoleh manusia dari Tuhan dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena HAM bersifat kodrati dan berlaku sepanjang hidup manusia.

                             Salah satu bentuk HAM adalah HAM atas pendidikan.       Kedudukan hak atas Pendidikan, antara lain :[2]

  • Merupakan HAM sekaligus sebagai cara yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan HAM yang lain.
  • Sebagai hak pemenuhan/pemberdayaan merupakan sarana utama bagi setiap orang dan anak untuk keluar dari kemiskinan.
  • Merupakan sarana utama untuk secara penuh dapat berpartisipasi dalam masyarakat.
  • Pendidikan merupakan investasi terbaik bagi suatu bangsa.

Sumber Hukum HAM atas pendidikan adalah :

  1. Pasal 13 KIHESB jo Pasal 26 DUHAM : “Hak atas pendidikan itu adalah hak asasi manusia dan merupakan sarana mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak lain”. [3]
  2. Pasal 26 Deklarasi HAM menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dapat dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan.”[4]

3. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 C ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

4. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 :

   ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

   ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sis­tem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

   ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bang­sa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

5. UU SISDIKNAS (20/2003) Pasal 5 :

     Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

     Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

     Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

     Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

     Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatan pendidikan sepanjang hayat.

   Meski demikian, aturan yang disebutkan dalam sumber hukum HAM atas pendidikan tersebut diatas menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan, namun kenyataan dalam masyarakat aturan tersebut belum dapat dirasakan sepenuhnya, terutama bagi masyarakat yang terikat jam kantor (khususnya PNS/hakim) di lingkungan Pengadilan Agama, karena ada aturan yang mengikat bagi para PNS/hakim, yakni :

  1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2559/D/T/97 tanggal 21 Oktober 1997 ;
  2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor : 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal keabsahan gelar/ijazah yang diperoleh melalui pendidikan jarak jauh/kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif untuk dapat dihargai dalam pembinaan karir PNS ;
  3. Surat Direktur Kelembaganan Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional nomor : 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 perihal Larangan Kelas Jauh ;
  4. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor : 33/D/T/2008 tanggal 9 Januari 2008 perihal Penegasan Larangan Kelas Jauh dan Sabtu Minggu.
  5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 18 Januari 2011 nomor : 008/Bua.2/izin.01.3/I/2011 perihal ketentuan pemberian izin kuliah jenjang S1, S2 dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

       II. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana penegakan HAM atas pendidikan terhadap Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tentang larangan kelas jauh kaitannya dengan SEMA RI tanggal 18 Januari 2011 nomor : 008/Bua.2/izin.01.3/I/2011 bagi PNS/hakim di Pengadilan Agama yang kuliah pada jam kantor?

     III. ANALISA MASALAH

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dirasa kurang efektif untuk masyarakat, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama yang mengambil kuliah di pusat kota dengan pendidikan yang kualitasnya lebih bagus daripada Perguruan Tinggi yang berada di daerah tempat pegawai negeri tersebut bertugas, karena aturan dari Dikti tersebut dijadikan acuan dalam SEMA RI tanggal 18 Januari 2011 nomor : 008/Bua.2/izin.01.3/I/2011 perihal ketentuan pemberian izin kuliah jenjang S1, S2 dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Contoh kasus yang terjadi bagi para PNS/hakim Pengadilan Agama yang mengalami hambatan untuk memperoleh izin belajar dari kantor pusat (Pengadilan Tinggi Agama) karena terikat dengan aturan tersebut, salah satunya penulis adalah pegawai Pengadilan Agama Pasuruan yang tinggal di Surabaya, untuk mengikuti kuliah di Pasca Sarjana Universitas Airlangga, sebagai PNS penulis telah mohon izin belajar secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan dan telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, akan tetapi setelah penulis menyampaikan permohonan izin belajar tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, penulis tidak mendapatkan izin belajar, penulis hanya mendapat jawaban “belum dapat diproses” karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 18 Januari 2011 nomor : 008/Bua.2/izin.01.3/I/2011 perihal ketentuan pemberian izin kuliah jenjang S1, S2 dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dengan alasan penulis mengikuti kuliah di luar jarak 50 km sebagaimana yang tertera dalam SEMA tersebut,[5] walaupun Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya “telah memberi izin secara lisan” kepada penulis untuk mengikuti kuliah, akan tetapi tidak meberi izin secara tertulis, dengan alasan terikat dengan aturan SEMA tersebut, kemudian penulis merasa kesulitan untuk mengikuti kuliah karena terikat jam kantor, bahkan penulis mendapat teguran dari Bawas MA karena absensi penulis banyak yang pulang sebelum jam kantor jam 16.00 WIB karena mengikuti kuliah pada jam 13.00 WIB, bahkan memberi peringatan dan pilihan “mau pilih kerja atau kuliah.” Ini sebuah dilema bagi penulis, karena sebagian PNS/hakim di lingkungan Pengadilan Agama yang sekantor dengan penulis bahkan ada yg lebih jauh jaraknya dari kantor Penulis bisa mendapatkan izin belajar dari atasan, bahkan mendapatkan bea siswa dari Mahkamah Agung.

Penulis merasa hak penulis untuk memperoleh pendidikan tidak bisa penulis dapatkan, karena di satu pihak tidak diberi izin belajar karena menyalahi SEMA tersebut melebihi jarak 50 km dari kantor,[6] akan tetapi di lain pihak PNS yang lain bisa mendapatkan izin belajar secara resmi walau jarak kantor dengan tempat perkuliahan di Unair dengan yang bertugas dari Pengadilan Agama Kangean atau dari Yogyakarta bisa mengikuti kuliah di Unair karena alasan mendapatkan bea siswa, sebenarnya yang dijadikan alasan itu karena menyalahi aturan SEMA tersebut atau karena tidak masuk dalam program bea siswa yang diadakan Mahkamah Agung. Dalam hal ini penulis tidak bisa mengikuti program bea siswa yang diadakan Mahkamah Agung karena saat itu penulis baru pulang haji dan baru mutasi tugas dari Lampung, penulis baru masuk pendaftaran gelombang terakhir program pasca sarjana Universitas Airlangga karena mendapatkan informasi dari teman kantor yang telah mengikuti program bea siswa bahwa pendaftaran program bea siswa dibuka sampai gelombang ketiga, akan tetapi setelah penulis mendaftarkan sebagai mahasiswa Pasca Sarjana Unair sampai mengikuti kuliah hingga perkuliahan berakhir pada semester genap tidak mendapatkan izin belajar dari kantor pusat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Aturan tersebut sangat mengikat para pegawai Pengadilan Agama yang ingin mengikuti kuliah di luar wilayah kantor tempatnya bertugas, karena alasan melebihi jarak 50 km, akan tetapi di lain pihak banyak pegawai Pengadilan Agama yang mendapatkan izin belajar resmi dari Pengadilan Tinggi Agama bahkan mendapatkan bea siswa dari Mahkamah Agung.

Selain itu, contoh kasus lain juga dialami oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang telah menyelesaikan kuliah S2 dan telah memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Merdeka Malang yang lokasi perkuliahan cabangnya Universitas Merdeka Malang berada di Pasuruan yang letaknya dua ratus meter dari kantor Pengadilan, akan tetapi hakim tersebut tidak mendapatkan izin belajar dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan gelarnya tidak diakui karena alasan jarak Pasuruan dengan Malang lebih dari 50 km.

Ada banyak hakim Pengadilan Agama lain yang mengikuti kuliah meskipun tidak memperoleh izin belajar dan tidak diakui gelarnya oleh Pengadilan Tinggi Agama, padahal para hakim dituntut untuk “back to campus” memperbanyak ilmu pengetahuan tentang hukum seiring dengan perkembangan hukum yang makin kompleks dalam masyarakat, dimana hakim tidak terikat hanya dengan suatu aturan yang berlaku tanpa melakukan terobosan hukum ketika menghadapi suatu masalah yang baru yang ada dalam masyarakat kita. Selain itu untuk mengimbangi para advokat ataupun pihak berperkara yang sudah meraih gelar S2 atau S3.

Sikap pimpinan pusat yang tidak memberi izin belajar kepada pegawainya untuk mengikuti kuliah merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, karena tidak memberi kemudahan pegawainya untuk mengikuti kuliah meskipun HAM memberi kebebasan untuk memperoleh pendidikan.

                 IV. KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antara negara dan warga negara, dan dalam hubungan antara sesama warga negara.                      HAM di Indonesia tercermin dalam landasan hukum penegakanya, yaitu landasan idiil, landasan konstitusional dan landasan operasional.

Pentingnya pendidikan selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan Hak Asasi Manusia di Indonesia, pendidikan juga menjadi alat penting untuk memajukan pengetahuan, serta harkat dan martabat bangsa Indonesia, khusunya para hakim di wilayah Pengadilan Agama karena tantangan kesadaran hukum masyarakat makin meningkat, tingkat kecerdasan yang makin membaik, perkembangan kehidupan yang makin mengglobal, iptek yang makin menghebat, semuanya menuntut sumber daya manusia yang handal, karena itu hakim dituntut untuk “back to campus” untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya, kalau tidak kemajuan zaman tidak terkejar lagi oleh kita dan Peradilan Agama akan kembali terpuruk.[7]

Selain pendidikan sebagai suatu hak yang diberikan berdasarkan konstitusi, pendidikan juga menjadi suatu kewajiban yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Pendidikan merupakan hak konstitusional, yang dijamin implementasinya secara nasional berdasarkan konstitusi. Di Indonesia hak ini diakui dan dijamin di dalam UUD 1945. Tanggung jawab negara di dalam pendidikan dituangkan di dalam pasal-pasal dalam UUD 1945, dan sasaran pendidikan secara konkret adalah “….mencerdaskan kehidupan bangsa….” Sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945.

Berangkat dari hal tersebut, penegakan HAM di Indonesia dirasa kurang maksimal, meskipun telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat 4, bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Sudah sepantasnya seluruh warga negara Indonesia terutama pemerintah yang bertanggung jawab atas penegakan HAM tersebut untuk mengupayakan kemajuan pendidikan di Indonesia, untuk tercapainya pemenuhan hak atas pendidikan bagi semua warga negara.

Kasus yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama tentang hak atas pendidikan ini dipandang sebelah mata. Keputusan Pengadilan Tinggi Agama untuk tidak memberi izin belajar kepada PNS yang mengikuti kuliah dirasa tidak tepat sehingga menghalang-halangi mereka untuk memperoleh hak atas pendidikan. Dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang dijadikan acuan SEMA RI nomor 008/Bua.2/izin.01.3/I/ 2011 tersebut dirasa kurang efektif bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama, karena banyak pegawai Pengadilan Agama (khusunya hakim) yang tetap mengikuti kuliah meskipun melanggar ketentuan SEMA RI tersebut karena tuntutan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas terutama yang bertugas di kota/kabupaten yang jauh dari pusat kota, sedangkan pihak pusat (Pengadilan Tinggi Agama) menganggap cukup menutup mata terhadap semua pegawai yang menyalahi SEMA RI tersebut tanpa memberi solusi yang terbaik untuk semua pihak.

V. SARAN

Dari salah satu kasus pelanggaran HAM di dunia pendidikan diatas, nampak penegakan HAM di Indonesia masih kurang, perlu adanya kesadaran semua pihak untuk mengupayakan penegakan HAM. Tidak hanya terikat pada aturan pemerintah, karena aturan tersebut dirasa tidak efektif, akan tetapi aturan tersebut perlu dipertimbangkan lagi melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi supaya dapat efektif untuk seluruh PNS yang mengikuti kuliah pada jam kantor, khusunya bagi para PNS di lingkungan Pengadilan Agama, sehingga penegakan HAM benar-benar dapat dirasakan manfaatnya utntuk semua pihak yang terkait.

Kasus pelanggaran HAM baik berat maupun ringan tidak bisa dihindarkan dalam berbagai bidang kehidupan, temasuk di bidang pendidikan. Salah satu contoh kasus HAM ringan atas pendidikan adalah yang terjadi pada PNS/hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Kasus tersebut karena tidak mendapatkan izin belajar secara tidak langsung telah melanggar hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Dalam UUD 1945 juga telah dijelaskan dalam pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Seyogyanya pimpinan pusat (Pengadilan Tinggi Agama) dapat membuat kebijakan yang lebih adil dalam penyelesaian kasus tersebut agar tidak merugikan kedua belah pihak.

VI. DAFTAR BACAAN

  1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara RI, Palito Media ;
  2. Endang Sayekti, Pengantar HAM, materi perkuliahan MHP semester genap, 2013 ;
  3. Muchamad Ali Safa’at, Hak Atas Pendidikandan Pendidikan BerbasisHAM ;
  4. I Wayan Titib Laksana, Sumber Hukum HAM, materi perkuliahan MHP semester genap, 2013 ;
  5. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Permohonan izin belajar an. Siti Aisyah, Surabaya 1 April 2013 ;
    1. Andi Syamsu Alam, Do’a, harapan dan mimpi-mimpiku, Jakarta, Maret 2013, hal. 2.
  6. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Ketentuan Pemberian izin kuliah jenjang S1, S2, dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Jakarta 18 Januari 2011 ;

VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN

  1. Fotocopy surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, nomer W13-A/1149/KP.01.1/IV/2013 tanggal 01 April 2013 ;

Fotocopy Surat Sekretaris Mahkamah agung RI nomer : 008/Bua.2/Izin.01.3/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 (2 lembar)


[1] Endang Sayekti, Pengantar HAM,

[2] Muchamad Ali Safa’at, Hak Atas Pendidikan dan Pendidikan Berbasis HAM.

[3] I Wayan Titib Sulaksana, Hak Asasi Manusia,

[4] Ibid 3.

[5] Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Permohonan izin belajar an. Siti Aisyah, Surabaya 1 April 2013

[6] Sekretaris Mahkamah Agung RI, Ketentuan Pemberian izin kuliah jenjang S1, S2, dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Jakarta 18 Januari 2011.

[7] Andi Syamsu Alam, Do’a, harapan dan mimpi-mimpiku, Jakarta, Maret 2013, hal. 2.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A

Jl. Hasanuddin No. 90, Sekardangan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | 61215

Telp: 031-8921012 
Fax: 031-8963153

website : https://www.pa-sidoarjo.go.id

Email Kepaniteraan :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kesekretariatan :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengadilan Agama Sidoarjo@2019