logo 2

 

Slider

ANDA MEMASUKI KAWASAN ZONA INTEGRITAS

ANDA MEMASUKI KAWASAN ZONA INTEGRITAS

WASPADA CORONA !!!

Bagi masyakarat yang mengalami gejala-gejala tersebut, dimohon untuk tidak melanjutkan aktivitas di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksanakan diri di Rumah Sakit terdekat
WASPADA CORONA !!!

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA

SELAMAT DATANG DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO - ANDA MEMASUKI KAWASAN ZONA INTEGRITAS - KAWASAN BEBAS DARI KKN 

 jadwal sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

 sipp

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

 e court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

 biaya perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

 biaya perkara

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gugatan Mandiri

Layanan gugatan/permohonan mandiri adalah layanan yang memungkinkan para pencari keadilan mengajukan gugatan mandiri secara online

 

 

Written by Super User on . Hits: 35254

KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DAN PERMASALAHANNYA

oleh:

AHMAD RIFKI FUADI, S.H.I.

(Calon Hakim pada Pengadilan Agama Lasusua

Magang pada Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A)

 

  1. 1.Pendahuluan

Peradilan Agama merupakan salah satupelaksanakekuasaankehakiman di Indonesia di sampingtigaperadilan yang lain, yakniPeradilan Negeri, PeradilanMiliter, dan Peradilan Tata Usaha Negara. KeberadaanPeradilan Agama di Indonesia sudahdimulaisejak Indonesia belummerdeka(Marzuki, 2003: 1).

Kemudian pada masa ordebaru, peradilan agama,berada di bawahkekuasaanDepartemen Agama, belummenjadiperadilan yang mandiri, karenabelumbisasecaralangsungmemutuskanperkara (incrach) melainkanharusmendapatkanputusanPeradilanUmum (excecutoire verklaring)untukkasus-kasustertentu, terutamamenyangkutpersoalanhartabenda, termasuk juga adanyahakopsiuntukpersoalankewarisan (Moh Sutomo, Syarifah Marwiyah, dan Nur Mawaddah Warohmah, 2016: 269).

Setelah memasukiera reformasi, sesuaidengantuntutan reformasi di bidanghukummakabadan peradilan agama sejajardengan badan-badan peradilanlainnya yang ada di bawahkekuasaanMahkamah Agung. KebijakaniniterjadisetelahdiundangkannyaUndag-undangNomor 35 Tahun 1999 tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor14 Tahun 1970 tentangKetentuan-KetentuanPokokKekuasaanKehakiman (Undang-Undang Kehakiman, 2004: 17).

Peradilan Agama merupakan proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Keberadaan Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional Indonesia sebagaimanadikemukakan oleh MuhammadDaudAli, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.Demikian ini, karenadi samping Peradilan Agama, di Indonesia terdapattiga lembaga peradilan lain yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan kekuasaan yang berbeda, yaitu Peradilan Umum (Peradilan Negeri), Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ali, 1996: 251).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama hanyalah dipandang sebagai peradilan semu, kemudianeksistensi Peradilan Agama semakin menguat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.Dalam perjalanannya, Peradilan Agama di Indonesia mememiliki peranan yang sangat penting bagi pemeluk agama Islam di Indonesia dan memiliki kewenangan yang berbeda dengan peradilan yang lain dalam sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, untuk memenuhi tugas akhir PPC magang II maka pada makalah ini penulis berusaha menjelaskan mengenai kompetensi absolutPeradilan Agama dan permasalahannya di Indonesia.

  1. 2.Permasalahan

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diamanden kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, keberadaan Peradilan Agama memiliki kewenangan yang bertambah besar seperti masuknya perkara Ekonomi Syariah dalam kompetensi Peradilan Agama. Adapun permasalahan yang akan diangkat oleh penulis berdasarkan paparan padapendahuluan adalah sebagai berikut:

  1. Apa yang dimaksud dengan kompentensi Peradilan Agama?
  2. Apa sajakah permasalahandari kompetensi absolut Peradilan Agama yang menjadi titik singgung dengan Peradilan Umum?
  3. 3.Pembahasan

Kompetensidalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutus sesuatu).Adapun pengertiankompetensi Peradilan Agama menurut Undang-Undang Kekuasaan kehakiman Pasal 25 ayat 3, “Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kompetensi ini merupakan implementasi dari tugas pokoknya, yaitu Pengadilan Agama sebagai salah satu badan atau instansi resmi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang diatur oleh Undang-Undang.

Bicaramengenai kompetensi peradilan, tentunyatidak akan terlepas dari dua hal yaitu, kewenangan kekuasaan absolut dan relatif. Namun, pada paper ini penulis hanya akan mengungkap kekuasaan absolut Peradilan Agama. Kekuasaan Absolute yang juga disebut kekuasaan kehakiman atribusi (atributie van rechtsmacht) adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu pengadilan; kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain (R. Soeroso, 1994: 6). Kekuasan absolut haruslah dipahami dan dimengerti oleh seorang Hakim dan juga oleh Panitera/Panitera Pengganti, karena dalam perkara tertentu ada persinggungan antara Peradilan Agama danPeradilan Umum meskipun sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap peradilan mempunyai kewenangan yang berbeda. Maka dari itu, misalnya, tanpa adanya eksepsi sekalipunbila nyata-nyata objectum litisnya bukan wewenang Peradilan Agama melainkan wewenang peradilan negeri, maka Hakim karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan diri tidak berwenang. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 134 HIR/169 RBG.

Kewenangan absolut setiap Peradilan berbeda-beda.Hal ini diatur oleh Undang-Undang atau peraturan yang mengaturnya.Kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, diatur dalam Pasal 2Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,dibangun atas azas Personalitas Keislaman, sebagaimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006, yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Kewenangan absolut peradilan agama terbagi 2, yaitu volunter (bentuk perkara permohonan tanpa adanya lawan dan produknya adalah penetapan) dan contensius (bentuk perkara gugatan/ada sengketa didalamnya dan produk putusannya adalah vonis).

Berikut ini adalah macam-macam perkara volunter dalam peradilan agama:

  1. Penetapan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur (pasal 7 ayat (2) UU No.1/1974);
  2. Isbat nikah untuk perkawinan yang tidak dicatatkan(penjelasan pasal 49 angka 37 UU No. 3/2006);
  3. Penetapan wali adhal (Peraturan Menteri Agama No. 2/1987 Pasal 2 ayat 3;
  4. Penentuan ahli waris (penjelasan pasal 49 angka 37 UU No. 3/2006);
  5. Penetapan kuasa/wali untuk menjual harta warisan, termasuk hak milik lainnya yang dimiliki anak yang belum dewasa (Sarmin Syukur, 2018: 79);
  6. Penetapan asal usul anak;
  7. Penetapan pengangkatan anak;
  8. Penetapan penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal mati kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali dari orang tuanya;
  9. Perubahan biodata pada buku nikah (pasal 34 ayat 1 PMA No. 19/2018);
  10. Mafqud (49 UU No. 3/2006);
  11. Isbath rukyathilal (Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006)

Dan berikut ini adalah macam-macam perkara contensius yang menjadi kewenangan absolut peradilan agamaberdasarkanUUNo.3 Tahun 2006Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989Tentang Pengadilan Agama:

  1. Perkawinan: sebagaimana tersebut dalam UU No. 1/1974 ditambah Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
  2. Kewarisan: sebagaimana tersebut dalam UU No.7/1989 Tentang PA ditambah kewenangan “Penetapan ahli waris tanpa sengketa;
  3. Wakaf: sebagaimana tersebut dalam UU No. 41/2004 Tentang Wakaf dan PP No. 27 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik serta KHI;
  4. Zakat;
  5. Infaq;
  6. Shodaqoh;
  7. Hibah;
  8. Wasiat;
  9. Ekonomi Syariah

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang kewenangan absolut baik perkara volunter maupun contensius namun pada prakteknya masih ada saja kendala di lapangan.Berikut ini adalahbeberapa permasalahan yang menjadi titik singgung Peradilan Umum dengan Peradilan Agamaberdasarkan tinjauan yuridis normatif.

  1. Sengketa perubahan biodata di buku nikah.

Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 memberikanketentuan: “Pencatatanperubahannamasuami, istri, dan waliharusberdasarkanpenetapanpengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan.”Dengandemikiansejak 27 Agustus 2018 perkaraperubahan bio data yang semula, menurut PMA Nomor 11 tahun 2007, menjadikewenangan Agama, menurut PMA Nomor 19 Tahun 2018 beralihmenjadikewenanganPengadilan Negeri. Akan tetapi, pencabutan PMA Nomor 11 Tahun 2007, khususnya yang menyangkutketentuanPasal 34 ayat (2) masihmenyisakanpertanyaankecil. Apakahpencabutankewenanganinisuatukesengajaanataukekhilafan (sepertikarenakesalahanketikdsb? Mengingat UU yang dijadikankonsideran PMA hanya UU Peradilan Agama dan bukanPeradilanUmum. Mengenaihalini, menurutsumbertidakresmi, diperolehinformasidari para pejabat yang berkompeten di Kemenag, bahwaperpindahankewenangan yang terkesan ‘mendadak’ inihanyadisebabkan oleh suatu ‘kesalahanteknis’. Artinya, perubahan bio data masihmenjadikewenanganPengadilan Agama. Pada saat yang sama, dalamberbagaikesempatan para petinggi di Mahkamah Agung juga seringmenegaskan, bahwaperubahan bio data tetapmenjadikewenanganPengadilan Agama. Akan tetapi, menuruthematpenulis, sebelum PMA terakhir (PMA Nomor 19 Tahun 2018)inidicabut, tetapadaalasanbagi Hakim untukmenyatakanPengadilan Agama tidakberwenangmengadiliperkara biodata ini. Dan, sebagaijalankeluarnya, ‘untuksementara’ para pengajuperkaradipersilakanmengajukannyakePengadilan Negeri (H. Asmu’iSyarkowi. http://pa-lumajang.go.id/kasus-perubahan-biodata-akta-nikah/ diakses pada tanggal 13 februari 2019)

  1. Gugatan waris berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Umumnya, suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam kasus perdata dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagai sebuah wadah yang dapat menangani dan memutus perkara ini. Namun, setelahterbitnyaUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 secaraotomatistelahmenghapushakopsidalamperkarawaris. Selainmenghapushakopsi juga menghapussecara "khusus" Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “Tiapperbuatanmelanggarhukum, yang membawakerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karenakesalahannyamenerbitkankerugianitu, menggantikerugiantersebut".Begitulahbunyidaripasalini. Pasaliniadalahdasar yang digunakan oleh PN dalammenanganiperkara PMH.Akantetapi,initidakbisaditerapkandalamperkaragugatwaris yang mengandung PMH dikarenakanPasal 49 Undang-UndangPeradilan Agama adalahlexspecialisdariketentuanumummengenaiPeradilanUmum yang berwenangmengadilisengketaperbuatanmelawan hukum. (M. NatsirAsnawi, 2016: 69)

Hanyasaja, memangtidakdapatdipungkiribahwapraktikselamainipulalah yang menyebabkankekeliruanpenahamantersebut di atas, juga terjadikarenaputusan-putusangugatwaris di Peradilan Agama tidakpernahatausetidak-tidaknyajarangmencantumkanargumentasiataupertimbanganmengenaiperbuatanmelawanhukum (M. NatsirAsnawi,2016: 70).

  1. Perkara Pengangkatan Anak (adopsi).

Di Indonesia, bagi orang yang ingin melakukan adopsi harus terlebih dahulu meminta permohonan kepada peradilan umum atau peradilan agama. Permohonan adopsi antara di PN dan PAitu berbeda dari segi akibat hukum pengangkatan anak. Titik singgung yang sering ditemukan dalam praktik adalah masih adanya permohonan pengangkatan anak oleh subjek hukum peradilan agama diajukan ke peradilan umum. Alasannya karena yang bersangkutan ingin agar nasab anaktersebut ditautkan kepada orang tua angkatnya. Permasalahannya adalah dalam hukum Islam, pengangkatan anak (tabanny) tidak boleh memutuskan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya (M. Natsir Asnawi, 2016:: 70).

  1. Sengketa ekonomi Syariah

Dalam bagian penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah: perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syariah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksa dana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.

Perubahan tersebut menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama semakin diperluas dengan adanya ekonomi syariah. Hal ini menjadikan eksistensi Pengadilan Agama menjadi lebih nyata dan menyeluruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang. Konsekuensi adanya penambahan kompetensi ini mengharuskan Pengadilan Agama untuk mempersiapkan berbagai hal terkait perkara ekonomi syariah, dengan tujuan agar perkara yang diajukan oleh masyarakat dapat diproses dengan baik(Muhammad Zulhefni. 2017: 178).

Namun, pada praktiknya tidaklah demikian karena masih saja ada perkara-perkara yang ditangani oleh PN. Berikut ini adalaha kenapa hal ini bisa terjadi:

  1. Akad yang diperkarakan merupakan akad lama yang mencantumkan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa. Pada saat itu Undang-Undang Perbankan Syariah masih memungkinkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri hingga akhirnya ditetpkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013 bahwa hanya Pengadilan Agama sajalah yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu, pencantuman Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa perbankan syariah tidaklah menyalahi aturan, karena pada saat itu penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan di lingkungan Peradilan Umum masih belum dibatalkan. Adapun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan penjelasan pasal tersebut tidaklah serta-merta mengharuskan pihak perbankan syariah untuk mengubah lokasi penyelesaian sengketanya pada transaksi-transaksi sebelumnya. Kesepakatan akad harus didahulukan, namun jika akad itu dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi disahkan dan tetap mencantumkan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. (Muhammad Zulhefni. 2017: 185);
  2. Pengadilan Negeri masih tetap menerima dan memproses pengajuan perkara ekonomi syariah. Berdasarkan pengalamannya, pihak perbankan syariah telah berupaya melalui eksepsinya menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memutus perkara ini dan memohon untuk diputus sela.Akan tetapi pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan oleh hakim Pengadilan Negeri sampai pada putusan akhir (Muhammad Zulhefni. 2017:187).
  3. Eksekusi putusan Basyarnas

Pada Tahun 2008 MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrse Syariah yang pada pokoknya menetapkan bahwa peradilan agama adalah peradilan yang berwenang melakukan eksekusi atas putusan Basyarnas atas permohonan Pemohon Eksekusi. SEMA tersebut bersandar pada ketentuan dalam pasal 48 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan PA. Namun, SEMA tersebut kemudian dicabut dengan SEMA 8 Tahun 2010 yang mencabut kewenangan PA dan mengembalikan kewenangan eksekusi atas putusan arbitrase syariah kepada Peradilan Umum dengan bersandar pada ketentuan dalam Pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hukum(M. NatsirAsnawi, 2016: 73).

  1. 4.Penutup
    1. a)Kesimpulan

Peradilan Agama merupakan proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Hal ini diatur oleh Undang-Undang atau peraturan yang mengaturnya.Meskipun telah lahir UUPA yang mengatur kewenangan absolut peradilan agama namun pada paraktik dilapangan masih saja ditemui terjadinya sengketa kewenangan.Hal ini dapat dimungkinkan terjadi karena adanya faktor sejarah, faktor tidak lengkap dan kurang jelasnya penjelasan dalam Undang-undang sehingga menyebabkan adanya multi tafsir pada perundang-undangan pada perkara-perkara tertentu.

Adanya sikap egois (menganggap dirinya mempunyai kewenangan)dari PN yang menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara yang menjadi kewenagan absolut PA, yang seharusnya tidak boleh dilakukan PN.

  1. b)Saran dan solusi

Untuk menghindari terjadinya sengketa kompetensi absolut menurut penulis harus ada langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan oleh pembuat Undang-Undang juga oleh MA sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, diantaranya adalah:

  1. Seharusnya Pemerintah membuat peraturan yang jelas dan tidak tumpang tindih.
  2. MA selaku lembaga yang menaungi 4 lingkungan peradilan seharusnya membuat kebijakan-kebijakan yang bersikap imparsial terhadap 4 lingkungan peradilan.
  3. MA harus bisa menciptakan harmonisasi peraturan perundangan di 4 lingkungan peradilan. Selama ini terkesan adanya persaingan antara PN dan PA.

Daftar Pustaka

Ali, Mohammad Daud.Hukum Islam: PengantarIlmuHukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. EdisiKelima.Cet. V, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1996.

Asnawi, M. Natsir. Hukum Acara Perdata, UUI Press, 2016.

R. Soeroso. Praktik Hukum Acara Perdata: Tatacara dan Proses Persidangan, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Syukur,Sarmin. Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Cet. II, Jaudar Press, 2018)

Marzuki. 2003.Artikel ScholarPeradilan Agama Sebagai Institusi Penegak Hukum Islam di Indonesia, FIS Universitas Negeri Yogyakarta.

Zulhefni,Muhammad.Kendala Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Kota Malang, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.2 Tahun 2017.

Redaksi Sinar Grafika. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sutomo,Moh dkk.Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Akar Historis Pengadilan Agama Pada Masa Orde Baru, Diambil darihttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia

http://pa-lumajang.go.id/kasus-perubahan-biodata-akta-nikah/ diakses

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A

Jl. Hasanuddin No. 90, Sekardangan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | 61215

Telp: 031-8921012 
Fax: 031-8963153

website : https://www.pa-sidoarjo.go.id

Email Kepaniteraan :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kesekretariatan :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengadilan Agama Sidoarjo@2019