logo 2

 

Slider

ANDA MEMASUKI KAWASAN ZONA INTEGRITAS

ANDA MEMASUKI KAWASAN ZONA INTEGRITAS

WASPADA CORONA !!!

Bagi masyakarat yang mengalami gejala-gejala tersebut, dimohon untuk tidak melanjutkan aktivitas di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksanakan diri di Rumah Sakit terdekat
WASPADA CORONA !!!

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA

SELAMAT DATANG DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO - ANDA MEMASUKI KAWASAN ZONA INTEGRITAS - KAWASAN BEBAS DARI KKN 

IKM-jan-apr-2021

ipk-2021-ok

 

 jadwal sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

 sipp

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

 e court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

 biaya perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

 biaya perkara

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gugatan Mandiri

Layanan gugatan/permohonan mandiri adalah layanan yang memungkinkan para pencari keadilan mengajukan gugatan mandiri secara online

 

 

Written by Super User on . Hits: 9581

DIALEKTIKA STATUS DAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN

Oleh: Azim Izzul Islami

(Calon Hakim Magang di PA Sidoarjo)

 

Pergaulan bebas antara muda-mudi yang banyak terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal yang negatif yang tidak dikehendaki, seperti hubungan seks luar nikah dan hamil luar nikah. Hal ini disebabkan oleh adanya pergesekan budaya, sehingga pada saat ini menggejala dimasyarakat adanya hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Anak yang lahir di luar nikah mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram, hal ini menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, namun banyak persoalan yang muncul akibat hamil luar nikah tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, dan lain sebagainya dari berbagai perspektif hukum.

Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai dengan saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci. Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggungjawab ibunya. Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Lalu karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 46/PUU-VIII/2010 yang mengabulkan uji materi pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendobrak kebakuan hukum dan menjadi solusi bagi permasalahan tersebut dan dianggap merupakan langkah progresif dari negara dalam menyikapi perlakuan diskriminatif pada anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Anak-anak tidak dapat dilibatkan dalam penanggungan resiko atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sehingga hak-hak anak tidak boleh dicederai. Hak-hak tersebut meliputi Hak anak sebelum dan sesudah di lahirkan, Hak anak dalam kesucian keturunannya, Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik, Hak anak dalam menerima susuan, Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, Hak anak dalam pemilihan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya, Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.[1]

Namun dalam praktiknya, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak berlaku secara optimal, khususnya di pengadilan agama. Perdebatan di kalangan cendikiawan muslim baik dari kalangan praktisi (hakim) maupun akademisi, mengenai status dan hak keperdataan anak luar kawin masih menjadi faktor yang menjadikan putusan ini tidak berlaku secara prima. Hal ini disebabkan putusan ini dinilai berbenturan dengan norma hukum Islam yang secara tegas berupaya menjaga murninya nasab (hifz an-nasl) dan juga adanya pendapat yang menyatakan bahwa pengesahan anak luar kawin bukanlah kewenangan pengadilan agama.

Status Anak Luar Kawin

Prinsip pengaturan tentang anak luar kawin dalam hubungan kekeluargaan dengan ayah dan ibunya mendapatkan pengaruh yang sangat besar dari asas perkawinan monogami yang dianut KUH Perdata. Pasal 280 KUH Perdata menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya. Konsekuensinya seorang anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya maka secara yuridis anak tersebut tidak memiliki orang tua.[2] Khusus untuk anak yang lahir dari perzinaan dan anak sumbang (hasil penodaan darah) maka berdasarkan ketentuan pasal 272 dan 283 KUH Perdata kedudukannya tidak dapat disahkan baik dengan pengakuan orang tuanya maupun dengan ikatan perkawinan kecuali sebagaimana ditetapkan dalam pasal 273 KUH Perdata.

Pengakuan anak luar kawin merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan status hukum baru (konstitutif) karena dengan adanya pengakuan maka muncullah status hukum baru anak dalam hukum perdata. Implikasi dari status hukum baru ini adalah timbulnya hak waris dan hak keperdataan lainnya.

Kedudukan anak dalam KUH Perdata dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin. Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan. Dilahirkan sepanjang perkawinan berarti anak tersebut lahir setelah pernikahan terjadi.[4] Sedangkan anak yang ditumbuhkan sepanjang perkawinan berarti anak yang ditumbuhkan dalam ikatan perkawinan yang apabila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, maka anak tersebut tidak kehilangan statusnya sebagai anak yang sah.[5]

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang diakui adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatatkan di instansi pemerintah yang menangani bidang tersebut.[6] Akibat dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut, maka perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum dari negara. Hal ini berdampak pada status anak yang lahir dari perkawinan ini yang disebut sebagai anak yang tidak sah dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja.[7] Namun apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari ayah yang menghamili ibunya (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) maka anak tersebut berkedudukan sebagai anak biologis dari laki-laki tersebut dan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tersebut.

Hukum Islam jauh hari telah mengatur mengenai status dan hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Terkait status anak luar kawin, Hukum Islam telah mengatur perihal nasab. Nasab merupakan salah satu elemen pokok dalam maqashid syari’ah[8] yang harus dijaga. Kemurnian nasab dalam hukum Islam memiliki peran vital sebab Hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan maupun kewarisan dan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam Islam.[9] Nabi Muhammad bersabda:

أَن من كان من أمة لم يملكها، أو من حرّة عاهر بها فإِنَه لا يلحق به ولا يرث[10]

Berdasar hadis ini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak mendapatkan hubungan nasab dan tidak pula mendapatkan hak waris dari ayah kandungnya. Imam Ibnu Abdil Barr menyatakan bahwa ulama telah bersepakat (ijma) bahwa anak yang lahir dari perzinaan seorang perempuan, sedang ia memiliki suami, maka nasab anak tersebut bukan pada lelaki yang menzinainya melainkan kepada suaminya.[11]

Anak hasil hubungan luar kawin dalam pandangan hukum Islam disebut dengan anak zina (walad az-zina), anak syubhat atau anak li’an, dan dianggap sebagai anak yang tidak sah.[12][13]

Hak Keperdataan Anak Luar Kawin

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[14] Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Secara normatif Pasal 28B ayat (2) menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Waluyadi mengemukakan, hak-hak anak diantaranya adalah sebagai berikut: Hak untuk mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara; Hak anak sejak dalam kandungan untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; Hak anak sejak kelahirannya atas suatu nama dan status kewarganegaraan; Hak anak yang cacat fisik dan/atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali; Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Hak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.[15]

Pada kasus anak luar kawin, stigma negatif yang melekat padanya tentu mengganggu perkembangan mental dan jiwa. Terlebih secara yuridis, anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah hanya mendapatkan hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Artinya, laki-laki yang menyebabkan kelahirannya terbebas dari segala kewajiban-kewajiban yang menjadi hak anak tersebut. Sedangkan si anak tersebut akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dapat terpenuhi haknya sebagai anak biologis sehingga pertumbuhan dan perkembangannya tidak terganggu.

Kompromi melalui Pemberian Hak Keperdataan Secara Terbatas

Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa kewenangan, di antaranya yang paling banyak mendapat perhatian adalah kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Hal ini dikenal dengan istilah judicial review. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) menegaskan bahwa Putusan Mahkamah           Konstitusi bersifat final. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu produk judicial review.[16] Putusan ini sempat menjadi bahan perbincangan dan diskusi menarik di kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat luas saat itu mengingat putusan tersebut mendobrak kebakuan hukum positif yang selama ini tidak memberikan akses pemenuhan hak keperdataan kepada anak luar kawin.[17]

Jika dianalisa secara lebih seksama, putusan ini bertentangan dengan hifz an-nasl yang merupakan salah satu elemen pokok dalam maqashid syariah, sebab dengan pemberian status dan hak keperdataan pada anak luar kawin akan berdampak pada sakralitas nasab sebagaimana ditetapkan hukum syar’i. Namun pengabaian terhadap hak anak tentunya merupakan tindakan yang juga menciderai hak asasi manusia dan dalam tataran tertentu juga dapat berbenturan dengan hifz an-nafs. Oleh sebab itu perlu penafsiran yang lebih komprehensif dan holistik melalui istinbath hukum maqashid syariah yang terintegrasi dan tidak bersifat parsial (bisa diterima oleh lima maqashid syariah). Perlindungan anak tidak melulu menjadi alibi dalam mengabaikan tujuan perlindungan terhadap nasab agar tidak ada destruksi terhadap koridor munakahat Islam.

Berdasarkan metode ini, maka diperlukan adanya kategorisasi terhadap status dan hak keperdataan anak diperlukan agar tidak ada benturan antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Kategorisasi ini dapat berbentuk penjabaran jenis hak keperdataan melalui regulasi formal meliputi: nasab, jaminan waris, jaminan perwalian, dan jaminan kesejahteraan. Selain itu, penjabaran dapat dilakukan pada kategorisasi anak meliputi: anak sah dan anak dengan ayah biologis. Hal ini dilakukan agar laki-laki yang menghamili seorang perempuan tidak serta merta terbebas dari kewajiban terhadap anak akibat perbuatannya dan pemenuhan hak sipil anak terkait dengan pembuatan akta kelahiran dapat diakomodir oleh administrasi negara.

Selama ini, belum ada pengaturan yang mengakomodir hak-hak anak di luar kawin berdasarkan kategorisasi semacam ini. Namun jika menganalisa lebih dalam, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya menjadi salah satu referensi ideal. Sebab fatwa ini tidak memberikan status dan hak keperdataan terhadap anak zina sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun melalui lembaga ta’zir hak-hak keperdataan anak luar kawin dapat terpenuhi dengan pembebanan biaya penghidupan anak dan juga wasiat wajibah untuk anak tersebut.[18] Pemenuhan hak anak secara terbatas ini dapat diimplementasikan dalam putusan pengadilan dengan mempertimbangkan kearifan dan kebijaksanaan hakim.

Kesimpulan

Anak merupakan anugerah Tuhan dan merupakan generasi penerus perjuangan bangsa, negara dan agama. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Tidak terkecuali bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dimana anak tersebut wajib terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak. Terlepas dari pro kontra status dan hak keperdataan anak luar kawin, pemenuhan hak anak merupakan kewajiban orang tua dan negara dan merupakan upaya perlindungan hak anak. Namun pemenuhan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Maqashid Syariah.

Pemenuhan hak-keperdataan secara terbatas dapat diberikan kepada anak luar kawin dengan memberikan ta’zir kepada ayah biologisnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak serta memberikan harta kepada anak selepas ia meninggal melalui lembaga wasiat wajibah. Selain itu, terkait dengan hak sipil dan status anak dalam pembuatan akta kelahiran, diperlukan kategorisasi dalam administrasi kependudukan yang dapat memberikan hak keperdataan anak luar kawin sebagaimana disebutkan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Buku dan Kitab

Barr, Imam Ibn Abdil, tt, At-Tamhid li maa fi al-Muwattha min al-Ma’anii wa al-Asaanid. Pentahqiq: Usamah bin Ibrahim. Beirut: Dar al-Kutub.

Hanbal, Imam Ahmad ibn, 19 95, al-Musnad, cetakan ke-1. Pentahqiq: Syuaib al-Arnauth dan Adil Mursyid. Beirut: Muassisah ar-Risalah.

Husain, Sayyid Abdullah ‘Aly, Al-Muqarahan al-Tasyri’iyah Baina Al-Qawanin AlWadl’iyah Al-Madaniyah wa Al-Tasyri’ Al-Islamy, (Mesir: Dar Ahyaa’ Al-Kutub Al-‘Araby, 1947), Juz II.

Husein, Abdur Rozaq, 1992, Hak Anak Dalam Islam. Jakarta: Fikahati Aneska.

Irfan, M. Nurul, 2012, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam. Jakarta: Amzah.

Manan, A., 2007, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nurhadi, 2018, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 2 Agustus 2018, Komisi Yudisial.

Saraswati, Rita, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti

Waluyadi, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Rafika Aditya Bakti.

Witanto, D.Y., 2012, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Zahrah, Muhammad Abu, tt, Ushul al-Fiqh. Al-Qaqhirah: Dar al-Fikr.

 


[1] Abdur Rozaq Husein, 1992, Hak Anak Dalam Islam. Jakarta: Fikahati Aneska. Hal. 22

[2] Status anak dalam KUH Perdata berbeda dengan konsep hukum Islam dimana dalam hukum Islam, anak mendapatkan status dan kedudukan hukum secara otomatis berdasarkan kelahirannya. Anak sah memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya, sedang anak luar kawin hanya bernasab pada ibunya saja. Kedudukan ini didapatkan baik dengan atau tanpa adanya pengakuan dari orang tuanya.

[3] D.Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hal. 106 -107.

[4] Anak yang tumbuh sepanjang perkawinan berarti berarti anak lahir di tanggal sesudah tanggal perkawinan terjadi. Meskipun anak tersebut lahir 1 hari setelah tanggal perkawinan maka anak tersebut merupakan anak sah.

[5] D.Y. Witanto, Op. Cit. Hal. 108 - 109

[6] Undag-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2.

[7] Ibid, pasal 43.

[8] Maqashid Syari’ah yang termasuk dalam kategori al-Mashlahah al-Mu’tabarah dharuriyyah yang terdiri dari 5 tujuan agama, yaitu dalam rangka menjaga agama (hifdz ad-diin), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-aql), harta (hifdz al-maal) dan keturunan (hifdz an-nasl). Lihat lebih lengkap di Muhammad Abu Zahrah, tt, Ushul al-Fiqh. Al-Qaqhirah: Dar al-Fikr. Hal. 220.

[9] M. Nurul Irfan, 2012, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam. Jakarta: Amzah. Hal. 8-9.

[10] Imam Ahmad ibn Hanbal, 19 95, al-Musnad, cetakan ke-1. Pentahqiq: Syuaib al-Arnauth dan Adil Mursyid. Beirut: Muassisah ar-Risalah. Hal. 343.

[11] Imam Ibn Abdil Barr, tt, At-Tamhid li maa fi al-Muwattha min al-Ma’anii wa al-Asaanid. Pentahqiq: Usamah bin Ibrahim. Beirut: Dar al-Kutub. Hal. 183.

[12] A. Manan, 2007, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 83

[13] Eksistensi anak dalam hukum Islam walaupun anak hasil zina atau anak yang orang tuanya tidak diketahui sekalipun, hukumnya tetap sebagai anak yang harus diperlakukan sebagaimana anak yang lainnya. Anak yang dilahirkan dalam hukum Islam hanya dibedakan dengan al-walad ‘an thariq al-ziwaj al-shahih au al-walad yuladu ‘an wilaadah al-syar’iyah yang artinya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum atau yang dilahirkan sesuai yang disyariatkan dan al-walad ‘an thariq al-zina au al-walad yuladu ‘an wiladah ghair al-syar’iyah artinya anak yang dilahirkan dari perbuatan zina atau yang dilahirkan selain yang disyari’atkan atau dalam istilah Sayyid Abdullah ‘Aly Husain disebut dengan al- bunuwwah al-thabai’iyah (Lihat Sayyid Abdullah ‘Aly Husain, Al-Muqarahan al-Tasyri’iyah Baina Al-Qawanin AlWadl’iyah Al-Madaniyah wa Al-Tasyri’ Al-Islamy, (Mesir: Dar Ahyaa’ Al-Kutub Al-‘Araby, 1947), Juz II halaman 214). Perbedaan yang menyebabkan kelahiran anak, tidak berakibat anak itu menjadi anak sah atau anak tidak sah, melainkan berakibat terhadap nasab anak tersebut, anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, nasabnya dihubungkan terhadap kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya serta keluarga kedua belah pihak secara bersamaan, sedangkan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina atau persetubuhan di luar ikatan perkawinan, nasabnya hanya dihubungkan terhadap ibu dan keluarga ibunya saja sesuai pandangan mayoritas ulama dan juga sebagaimana diatur dalam pasal 100 KHI.

[14] Rita Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti. Hal. 38

[15] Waluyadi, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Rafika Aditya Bakti. Hal. 19.

[16] Pada salah satu amarnya, putusan ini berbunyi: Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

[17] Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, Nurhadi menambahkan bahwa dari aspek hukum progresif putusan tersebut berusaha mengakomodir kepentingan masyarakat dan mengandung kecerdasan spiritual dan moral dengan nilai keadilan substantif. Unsur dari progresifitasnya meliputi: a. Menempatkan hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, b. Merespon harapan pencari keadilan dalam perlindungan hak keperdataan anak luar kawin c. Menciptakan kebahagiaan untuk ibu dan juga anak d. Rule breaking dengan pemaknaan kreatif terhadap peraturan yang ada e. Mengejawantahkan putusan dengan kecerdasan moral dan spiritual serta f. Menerobos paradigma bekerjanya hukum untuk kepentingan manusia. (Lihat lebih lengkap di Nurhadi, 2018, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 2 Agustus 2018, Komisi Yudisial. Hal. 261.)

[18] Pembebanan kewajiban ayah biologis ini hanya sebatas pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga demi terjaganya hifz an-nafs.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A

Jl. Hasanuddin No. 90, Sekardangan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | 61215

Telp: 031-8921012 
Fax: 031-8963153

website : https://www.pa-sidoarjo.go.id

Email Kepaniteraan :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email Kesekretariatan :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengadilan Agama Sidoarjo@2019